Pemilu dan Omong Kosong Kerakyatan

Pemilihan Umum yang akrab disebut Pemilu sudah lama berlangsung di negara ini. Alasanya cukup mulia yakni memilih wakil rakyat dan pemimpin Negara, dalam upaya mensejahterakan rakyat sesuai amanat Undang-undang Dasar 1945. Namun faktanya, pesta demokrasi itu hanya dijejali omong kosong para politikus partai politik demi sebongkah harta yang tersembunyi dibalik jabatan wakil rakyat. Dengan anggaran yang fantastis, pemilu hanya melahirkan kekisruhan dan kelompok “vocal group” berbaju safari.

Janji gombal politis yang menjadi omong kosong pemilu bersandar di tiga kepentingan pokok masyarakat antara lain, pendidikan, kesehatan dan eknomi. Ketiga bidang penting itu nyaris keluar dari semua mulut para politikus yang maju diperhelatan Pemilihan Legeslatif. Janji manisnya serupa, untuk meciptakan Pendidikan dan layanan kesehatan bagi semua masyarakat, serta menciptakan lapangan kerja yang seimbang dalam rangka meningkatkan Pendapatan Domestik Bruto (PDB) masyarakat.

Alih-alih janji politik itu terealisasi, kenyataanya masyarakat tetap susah dalam memenuhi kebutuhan pokok yang diamanatkan Undang-undang 1945 sebagai tugas Negara secara utuh. Caleg yang jadi sibuk dengan kepentingannya sendiri, sementara caleg yang tidak jadi sibuk dengan tudingan curang dan meraih simpati masyarakat. Para capres yang mencalonkanpun sama, selalu diawali dengan janji manis dan pada akhirnya masyarakat selalu menjadi kambing hitamnya. Mereka, kami tetap bekerja keras demi sesuap nasi untuk kebutuhan hidupnya.

Lalu, dimana letak kepentingan rakyat yang abadi sebenarnya. Jelas tidak ada dan rakyat tetap saja diapaksa kerja rodi demi mempertahankan roda kehidupan.

Menilik pada janji politik pendidikan gratis, tentu saja hal mustahil bisa dilaksanakan jika tergantung pada anggaran yang ada. Program ini, bukan kali sekarang saja berdengung karena sudah lama dikumandangkan sejak rezim-rezim pemerintahan terdahulu berkuasa. Buktinya, rakyat masih saja tercekik dengan biaya pendidikan yang melangit. Kondisi ini karena, anggaran pendidikan yang seharusnya sampai pada penerima, tersumbat prilaku korupsi pejabat dan wakil rakyat itu sendiri. Alhasil, pendidikan tetap berbayar dan program sekolah gratis hanya kupasan program kerja usang para elit diatas. Meski tidak bisa dipungkiri, anggaran gratis itu ada namun komersialisasi pendidikan tetap tinggi. Pendidikan dewasa ini hanya barang mahal yang hanya mampu bagi mereka yang berharta.

Bila dibandingkan dengan jaman penjajahan, program pendidikan lebih terbilang berhasil dan menciptakan tokoh-tokoh bangsa yang berkualitas. Waktu itu baik era Kartini maupun budi oetomo bersusah payah mengentaskan kebodohan tanpa pamrih. Sekolah rakyat benar-benar gratis sehingga masyarakat antusias dan mau belajar. Saat ini, disaat justru Negara telah merdeka, pendidikan menjadi mahal. Inilah yang membuat aneh, apakah Negara yang salah atau pelaku kebijakan yang tidak becus menghasilkan pemikiran seperti pejuang pendidikan jaman penjajahan.

Merealisasikan pendidikan gratis, harusnya  bukan hanya program dan janji politik basi melainkan kemauan para elit poltik dan pemerintah untuk jujur dan mau memberikan hak rakyat itu secara cuma-cuma tanpa embel-embel lainnya.

Dibidang kesehatan, meski pemerintah dan para elit politik sepakat menggelontorkan anggaran triliunan rupiah untuk Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jemkesmas), tetap saja pelaksana program itu masih karut marut. Rakyat kecil terkadang harus gigit jari saat hendak berobat dan anggaran Jamkesmas tidak ada. Ironisnya, untuk mendapatkan kartu itu birokrasinya berbelit dan terkadang mengungtungkan oknum pekerja rendahan. Sehingga, kesehatan gratis bagi warga miskin tetap saja muatan politik yang tidak terbukti secara nyata.

Setidaknya dua faktor itu menggambarkan, kalau pemilu hanya sebuah proses yang tidak menghasilkan keburuntungan bagi rakyat kecil selain omong kosong kerakyatan tadi. Kerakyatan seperti apa, jika para calon wakil rakyat saja duduk dari hasil pembelian suara haram yang diperdagangkan oknum penyelenggara. Sudahlah, apapun bentuknya pemilu tetap hanya milik kaum kapitalis yang haus jabatan wakil rakyat demi gengsi semata.

Indonesia oh Indonesia… Mari kita #selamatkanIndonesia.

Kenapa Harus Kartini, Bukan Cut Nyak Dien atau Dewi Sartika?

Mengapa setiap 21 April, bangsa Indonesia memperingati Hari Kartini? Apakah tidak ada wanita Indonesia lain yang lebih layak ditokohkan dan diteladani dibandingkan Kartini?
Pada dekade 1980-an, guru besar Universitas Indonesia, Prof. Dr. Harsya W. Bachtiar pernah menggugat masalah ini. Ia mengkritik pengkultusan R.A. Kartini sebagai pahlawan nasional Indonesia. Tahun 1988, masalah ini kembali menghangat, menjelang peringatan hari Kartini 21 April 1988. Ketika itu akan diterbitkan buku Surat-Surat Kartini oleh F.G.P. Jacquet melalui penerbitan Koninklijk Institut voor Tall-Landen Volkenkunde (KITLV).
Tulisan ini bukan untuk menggugat pribadi Kartini. Banyak nilai positif yang bisa kita ambil dari kehidupan seorang Kartini. Tapi, kita bicara tentang Indonesia, sebuah negara yang majemuk. Maka, sangatlah penting untuk mengajak kita berpikir tentang sejarah Indonesia. Sejarah sangatlah penting. Jangan sekali-kali melupakan sejarah, kata Bung Karno. Al-Quran banyak mengungkapkan betapa pentingnya sejarah, demi menatap dan menata masa depan.
Banyak pertanyaan yang bisa diajukan untuk sejarah Indonesia. Mengapa harus Boedi Oetomo, Mengapa bukan Sarekat Islam? Bukankah Sarekat Islam adalah organisasi nasional pertama? Mengapa harus Ki Hajar Dewantoro, Mengapa bukan KH Ahmad Dahlan, untuk menyebut tokoh pendidikan? Mengapa harus dilestarikan ungkapan ing ngarso sung tulodo, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani sebagai jargon pendidikan nasional Indonesia?
Bukankah katanya, kita berbahasa satu: Bahasa Indonesia? Tanyalah kepada semua guru dari Sabang sampai Merauke. Berapa orang yang paham makna slogan pendidikan nasional itu? Mengapa tidak diganti, misalnya, dengan ungkapan Iman, Ilmu, dan amal, sehingga semua orang Indonesia paham maknanya.
Kini, kita juga bisa bertanya, Mengapa harus Kartini? Ada baiknya, kita lihat sekilas asal-muasalnya. Kepopuleran Kartini tidak terlepas dari buku yang memuat surat-surat Kartini kepada sahabat-sahabat Eropanya, Door Duisternis tot Licht, yang oleh Armijn Pane diterjemahkan menjadi Habis Gelap Terbitlah Terang.
Buku ini diterbitkan semasa era Politik Etis oleh Menteri Pengajaran, Ibadah, dan Kerajinan Hindia Belanda Mr. J.H. Abendanon tahun 1911. Buku ini dianggap sebagai grand idea yang layak menempatkan Kartini sebagai orang yang sangat berpikiran maju pada zamannya. Kata mereka, saat itu, tidak ada wanita yang berpikiran sekritis dan semaju itu.
Beberapa sejarawan sudah mengajukan bukti bahwa klaim semacam itu tidak tepat. Ada banyak wanita yang hidup sezamannya juga berpikiran sangat maju. Sebut saja Dewi Sartika di Bandung dan Rohana Kudus di Padang (terakhir pindah ke Medan). Dua wanita ini pikiran-pikirannya memang tidak sengaja dipublikasikan. Tapi yang mereka lakukan lebih dari yang dilakukan Kartini. Dewi Sartika (1884-1947) bukan hanya berwacana tentang pendidikan kaum wanita.
Ia bahkan berhasil mendirikan sekolah yang belakangan dinamakan Sakola Kautamaan Istri (1910) yang berdiri di berbagai tempat di Bandung dan luar Bandung. Rohana Kudus (1884-1972) melakukan hal yang sama di kampung halamannya. Selain mendirikan Sekolah Kerajinan Amai Setia (1911) dan Rohana School (1916), Rohana Kudus bahkan menjadi jurnalis sejak di Koto Gadang sampai saat ia mengungsi ke Medan. Ia tercatat sebagai jurnalis wanita pertama di negeri ini.
Kalau Kartini hanya menyampaikan Sartika dan Rohana dalam surat, mereka sudah lebih jauh melangkah: mewujudkan ide-ide dalam tindakan nyata. Jika Kartini dikenalkan oleh Abendanon yang berinisiatif menerbitkan surat-suratnya, Rohana menyebarkan idenya secara langsung melalui koran-koran yang ia terbitkan sendiri sejak dari Sunting Melayu (Koto Gadang, 1912), Wanita Bergerak (Padang), Radio (padang), hingga Cahaya Sumatera (Medan).
Kalau saja ada yang sempat menerbitkan pikiran-pikiran Rohana dalam berbagai surat kabar itu, apa yang dipikirkan Rohana jauh lebih hebat dari yang dipikirkan Kartini. Bahkan kalau melirik kisah-kisah Cut Nyak Dien, Tengku Fakinah, Cut Mutia, Pocut Baren, Pocut Meurah Intan, dan Cutpo Fatimah dari Aceh, klaim-klaim keterbelakangan kaum wanita di negeri pada masa Kartini hidup ini harus segera digugurkan. Mereka adalah wanita-wanita hebat yang turut berjuang mempertahankan kemerdekaan Aceh dari serangan Belanda. Tengku Fakinah, selain ikut berperang juga adalah seorang ulama-wanita.
Di Aceh kisah wanita ikut berperang atau menjadi pemimpin pasukan perang bukan sesuatu yang aneh. Bahkan jauh-jauh hari sebelum era Cut Nyak Dien dan sebelum Belanda datang ke Indonesia, Kerajaan Aceh sudah memiliki Panglima Angkatan Laut wanita pertama, yakni Malahayati. Aceh juga pernah dipimpin oleh Sultanah (sultan wanita) selama empat periode (1641-1699). Posisi sulthanah dan panglima jelas bukan posisi rendahan.
Jadi, ada baiknya bangsa Indonesia bisa berpikir lebih jernih: Mengapa Kartini? Mengapa bukan Rohana Kudus? Mengapa bukan Cut Nyak Dien? Mengapa Abendanon memilih Kartini? — Apa karena Cut Nyak dibenci penjajah?— Dan mengapa kemudian bangsa Indonesia juga mengikuti kebijakan itu? Cut Nyak Dien tidak pernah mau tunduk kepada Belanda. Ia tidak pernah menyerah dan berhenti menentang penjajahan Belanda atas negeri ini.
Meskipun aktif berkiprah di tengah masyarakat, Rohana Kudus juga memiliki visi keislaman yang tegas. Perputaran zaman tidak akan pernah membuat wanita menyamai laki-laki. Wanita tetaplah wanita dengan segala kemampuan dan kewajibannya. Yang harus berubah adalah wanita harus mendapat pendidikan dan perlakukan yang lebih baik. Wanita harus sehat jasmani dan rohani, berakhlak dan berbudi pekerti luhur, taat beribadah yang kesemuanya hanya akan terpenuhi dengan mempunyai ilmu pengetahuan, begitu kata Rohana Kudus.
Bayangkan, jika sejak dulu anak-anak kita bernyanyi: Ibu kita Cut Nyak Dien. Putri sejati. Putri Indonesia…, mungkin tidak pernah muncul masalah Gerakan Aceh Merdeka. Tapi, kita bukan meratapi sejarah, Ini takdir. Hanya, kita diwajibkan berjuang untuk menyongsong takdir yang lebih baik di masa depan. Dan itu bisa dimulai dengan bertanya, secara serius: Mengapa Harus Kartini?
*Peneliti INSISTS dan Kandidat Doktor Sejarah, Universitas Indonesia

Ini yang kunamakan Kampanye

Hilman Saukani, S.Ag sedang orasi didepan 2.000 massa

Sabtu, April 5th 2014 di Lapang Bojong, Kec. Karangtengah, Kab. Cianjur, saya berteriak sekencang-kencangnya, bersorak seramai-ramainya, bergerak sebebas-bebasnya. Sudah lama saya tidak melakukannya. Bersama teman-teman, keluarga, orang terdekat, dan para sahabat, memenuhi lapang Bojong dan menghijaukan daerah itu. Ya, itulah momen kampanye.

Seingatku, sekitar 15 tahun lalu terakhir kali saya berteriak menyuarakan “PARTAI BULAN BINTANG”. Berarti saya masih anak-anak kala itu.
Ada yang berbeda mengenai suasana kampanye saat itu dan sekarang. Selain karena faktor usia, juga pengetahuan menjadi titik kunci perbedaannya. Ditambah dengan konstalasi politik Indonesia yang sudah berubah dan kondisi sosiogeografis dan sosiokultural masyarakat yang berubah.
Seiring perubahan zaman, tidak hanya saya yang berubah. Namun kultur dan pengetahuanpun semakin berkembang. Paradigma sosial mulai berubah mengenai kampanye.
Kata orangtua sekarang, dulu itu kalau kampanye tidak se-pragmatis sekarang. Dulu memang ada istilah “massa bayaran” yang niatnya hanya minta atribut, dipasang dimotor, ikut sorak-sorak, dan memenuhi tempat kampanye. Selesai itu mereka ngantri ke tim yang mengajaknya, dan meminta bayaran. Sudah. Namun tidak banyak dan hanya konsisten satu atau dua partai. Namun sekarang, mereka tidak pandang partai apa, kemanapun ayo, yang penting bensin penuh, dapet uang tambahan pula. Tapi itu mereka, bukan saya.
Saya terlahir di keluarga yang konsisten PBB. Awal-awalnya saya hanya ikut-ikutan karena kurangnya pengetahuan mengenai gejolak politik disini, Indonesia. Tapi dengan semakin bertambahnya usia, saya pun akhirnya paham, mengapa orangtua saya memilih setia di partai ini. Dan itu sudah tertanam dalam hati dan pikiranku, betapa mahal dan berharganya sebuah “pendirian” itu.
Mereka boleh saja menjadi “PELACUR POLITIK”, yang kerjanya hanya meminta bayaran setelah bersorak-sorak dan memenuhi tempat kampanye TANPA tahu dan mengenal “Ghiroh” dan esensi dari apa yang kami suarakan.

Saya berteriak karena saya tahu. Mereka berteriak karena mereka mau.
Saya tahu bukan karena saya ikut-ikutan, tapi saya tahu karena saya ingin tahu dan mencari tahu.
Mereka mau karena mereka tahu apa yang mereka akan dapatkan setelahnya, dan mereka tidak mau mencari tahu apa yang mereka teriakkan asal mendapatkan apa yang mereka mau.

Walau kampanye kami tidaklah gemerlap artis ibu kota seperti partai lain. Tidak semeriah mereka, tidak sebanyak massa mereka, tapi tidak berarti “aum”an kami lebih kecil dari mereka. Tidak berarti kami kalah dalam pendirian.

Boleh saja kami kurang massa kampanye, jangan kira pengaruh kami kurang di negeri ini.Boleh saja tidak banyak yang mengetahui jasa-jasa kami untuk negeri ini, karena kami tidak pernah memasang banner besar – memenuhi papan iklan – atas apa yang telah kami perbuat.Boleh saja partai kami kecil, tapi jangan kira nyali kami – memperjuangkan syariat Islam – itu memble.

Perhatikan saja mereka,
Mereka yang gemerlap artis ibukota, yang berjoged dengan suka ria, yang ditonton anak-anak dengan lenggak-lengkok para artisnya, yang membuat kemacetan hebat dijalan raya, yang meriah dalam menyuarakan partainya, boleh saja mereka tangguh dengan finansialnya.
Berbeda dengan kami. Kami tidak membawa artis ibukota, kami tidak berjoged ria, artis pun tidak lenggak-lenggok di depan anak-anak, tidak membuat kemacetan luar biasa, tidak sekuat finansial mereka, tapi dalam menyuarakan aspirasi, kami tidak kalah. Dan tidak akan kalah.
Ghiroh itu ada ketika….
Ada momen-momen yang paling berkesan saat kampanye. Dimulai dari tekstur tanah yang “ledok” (becek), sampai inspirator bagi oranglain.
Diawali di DPC PBB, di jl. Taifur Yusuf no.47, Kaum – Cianjur, saya dan kawan-kawan Pemuda Bulan Bintang menjadi garda terdepan mengawal kampanye. Merah menggelora menjadi inspirasi golongan tua bahwa anak muda mereka sangatlah menjaga dan melindungi gerakan mereka. Iring-iringan konvoy sepanjang 3km pun Alhamdulillah aman terkendali dengan bantuan para pemuda yang menggandeng pawai meriah itu.
Pemuda Bulan Bintang memimpin arak-arakan kampanye PBB.

 

Sesampainya di tempat (lapang Bojong), dengan tekstur tanah ledok, saya pribadi dan kang Ade Ifan Rustandi mengawali mengibarkan bendera PBB yang besar dan mengelilingi lapang dengan lari-lari kecil. Walau sempat terpeleset karena tanah yang licin, tapi tidak lantas kami berhenti, kami terus berlari dan mengibarkan panji “keramat” (hehe) untuk menghadang dan melupakan tanah yang becek.
Pemuda Bulan Bintang mengibarkan panji PBB dan berlari kecil mengitari lapang

 

Sesudah itu pun kami langsung berdiri dibarisan terdepan panggung dan mulai mengajak oranglain ikut masuk memenuhi lapang. Karena sebelumnya sempat ragu-ragu untuk turun langsung ke lapang. Hingga pada akhirnya, ketua DPC, bpk. Muhammad Toha sendiri turun langsung dan ikut mengajak kepada kader-kadernya untuk ikut turun ke lapang.Beliau berkata: “Kader PBB itu merakyat, kader PBB itu tidak elitis. Hayu ka para kader, turutan pemuda. Turun ka lapang, tong sieun ku kotor. Belok mah aya cai, kotor mah tinggal di cuci. Kader PBB oge tong sieun ku panas, panas di dunya masih jauh dibanding panas di naraka”
Bpk. Muhammad Toha, S.Ag mengajak caleg PBB berbecek-becek dengan peserta kampanye.

Selepas bpk. Toha berkata itu, para kader pun mulai berduyun-duyun memenuhi lapang dengan semangatnya. Subhanalloh. Belum tentu para elit partai lain berani berkotor-kotor memeriahkan suasana kampanye, mungkin mereka lebih memilih diam di tempat yang sudah disediakan, duduk manis di kursi, dan diteduhi dengan tenda.

Para penonton pun disuguhi hiburan yang sungguh unik. Bukan dangdut, bukan sulap, bukan pula grup band. Tapi grup nasyid. Ya, grup nasyid. Awalnya, mayoritas peserta kampanye sedikit yang tahu mengenai lagu-lagu nasyid, tapi setelah lagu-lagu nasyid itu dikemas dengan irama melayu, baru lah mereka mulai mengenal dan menyukai lagu-lagu nasyid.
SPAZI. Itulah grup nasyid yang membantu menghibur kami dengan suaranya yang khas dan kreatifitasnya yang unik. Konsep akustik tidak sama sekali mengurangi kemeriahan suasana kampanye itu. Justru sebaliknya, semakin banyak lah lapang Bojong itu dipenuhi para kader dan simpatisan yang ingin turut menghibur diri. Waw.
Grup nasyid SPAZI sedang menghibur peserta kampanye

Inti dari kampanye bukan nyanyi-nyanyi dan hanya berteriak saja. Tapi kami menamakan kampanye ini dengan “RAPAT UMUM”. Rapat yang mengajak simpatisan pula sebagai pesertanya. Disini para pengurus DPC PBB Cianjur menyuarakan orasi-orasi tentang apa yang akan dilakukan mereka ketika sudah menjabat di kursi DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, dan DPR-RI nanti.

Perlu diketahui, bahwa orasi ini menyuarakan tentang janji bila mereka mendapat kursi DPRD/DPR. Bukan berarti bila mereka tidak mendapatkannya, mereka tidak akan berbakti kepada rakyat dan berhenti menolong sesama. Tidak demikian.
Berdirinya Yayasan Forum Pembangunan dan Perencanaan Cianjur (YFP2C) ini sebagai bukti integritas PBB dalam menyehatkan masyarakat Cianjur. Yayasan ini didirikan bukan pada saat momentum pemilu, bukan bertujuan untuk memenangkan suara PBB di Cianjur. Dengan slogan “mari bersama membantu sesama”, YFP2C insya Allah akan membantu masalah kesehatan bagi penduduk Cianjur. (Klik disini untuk informasi lebih lanjut mengenai YFP2C.)
Ada satu orator yang membuat saya dan rekan-rekan terdiam. Bukan karena beliau “ngaco” dalam bersuara, tapi justru sebaliknya. Beliau mampu menyulut api semangat kami semakin besar dengan fakta-fakta konstalasi politik Indonesia yang disebut sebagai pertandingan aqidah. Ya, pemilu 2014 ini tidak hanya momentum kekuasaan. Tapi sudah menjadi pertarungan aqidah. (untuk informasi detail, silahkan kunjungi tulisan saya sebelumnya, klik disini)
Kami, Partai Bulan Bintang, tidak akan pernah membiarkan orang kafir berkuasa khususnya di Cianjur ini. Silahkan para agama baru dan aliran sesat itu berlindung dan bersembunyi di partai besar yang mampu membawa mereka ke senayan sana. Tapi jangan harap mereka akan hidup tenang dalam melancarkan misi-misi aqidah kelak. Karena masih ada PBB. Boleh saja mereka berlindung pula di partai (yang ngaku) Islam lain, tapi mereka tidak akan pernah menyentuh partai Islam, PBB. Itulah yang dikatakan bpk. Hilman Saukani, caleg DPRD Provinsi dapil Jabar 3 (Kab. Cianjur dan Kota Bogor) no urut 2.
Pertarungan aqidah? Waw. Mungkin bagi oranglain ini terkesan lebay dan dilebih-lebihkan, tapi ini memang faktanya. Kalau orangtua saja berani bilang itu, apalagi kaum muda, tentunya harus lebih lantang dan berani dalam bersuara. Dan kami berikrar untuk selalu menjadi garda terdepan bagi para sesepuh kita.
Sesaat sebelum acara ini diakhiri, bpk. Toha mengajak para caleg PBB untuk berkumpul dibawah panggung dan bersama-sama berikrar didepan sekitar 2.000 massa mengenai komitmen memperjuangkan aspirasi masyarakat Cianjur dan tentunya dengan konsep transformasi syariah.
(untuk informasi mengenai konsep syariat Islam di tataran politik Indonesia, silahkan kunjungi tulisan saya sebelumnya dengan klik disini)
Begitulah gambaran suasana kampanye PBB di kab. Cianjur yang saya rasakan. Inilah mengapa saya katakan “ini yang kunamakan campaign”. Kami bukan tokoh, tapi insya Allah generasi penerus perjuangan. Rasyid Ridlo, Pemuda Bulan Bintang. Semoga bermanfaat.GALERI KAMPANYE

Pemuda Bulan Bintang garda terdepan
Pemuda Bulan Bintang menyanyikan Mars Pemuda
Pemuda Bulan Bintang menyanyikan Mars PBB
Pemuda Bulan Bintang kab. Cianjur

Syariah Islam dalam pembangunan hukum Indonesia

Saya ingin menjelaskan tentang Syariah karena hal itu sering ditanyakan kepada saya dan nampaknya banyak salah paham tentang hal itu

Kata Syariah dalam bahasa arab artinya jalan yang lebar. Kata tariq artinya jalan yang sempit. Ibnu Taymiyyah mengartikan keseluruhan ajaran Islam adalah Syariah, karena ia adalah jalan yang lebar menuju keridaan Allah dan kemaslahatan bagi umat manusia di muka bumi maupun di akhirat kelak. Sementara tariq atau tariqah adalah jalan yang sempit dan berliku yang ditempuh oleh para sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah.
Dalam  kajian  hukum,  pengertian  Syariah  dibatasi  hanya  pada  ajaran-ajaran  Islam  yang  terkait  dengan norma  atau  kaidah  hukum. Norma-norma  hukum  itu  ditemukan  di  dalam Al Qur’an  dan  hadits Nabi Muhammad  s.a.w  yang  merupakan  dua  sumber  utama  ajaran  Islam.  Ayat-ayat  Al  Qur’an  yang mengandung norma hukum disebut dengan  istilah ayat-ayat hukum atau ayat-ayat Ahkam. Begitu pula hadits-hadits  yang  jumlahnya  ribuan  itu,  jika  mengandung  norma  hukum,  maka  hadits-hadits  tersebut dinamakan dengan istilah hadits-hadits hukum. Jumlah ayat-ayat hukum di dalam Al Qur’an relatif tidak banyak  di  banding  ayat-ayat  yang  membahas  masalah-masalah  lainnya.  Demikian  pula  hadits-hadist hukum Abd. Wahhab al Khallaf menyebutkan bahwa ada sekitar 3 persen dari seluruh ayat-ayat Al Qur’an yang dapat digolongkan sebagai ayat-ayat hukum. Jumlah 3 persen itu diluar ayat-ayat hukum yang mengatur bidang peribadatan spt shalat, puasa, haji dan sebagainya.  Jumlah 3 persen  itu berisikan norma-norma hukum yang terkait dengan norma hukum privat dan hukum publik.

Corak perumusan norma hukum dalam ayat-ayat Al Qur’an maupun hadits umumnya bersifat  singkat, tidak rinci dan tidak dirumuskan dg sistematik Karena itu, meskipun Al Qur’an mengandung norma hukum, namun Al Qur’an bukanlah sebuah kitab hukum, apalagi kodifikasi hukum Kitab-kitab hadits pun bukan pula kitab-kitab  hukum, karena  ia berisi  himpunan hadits yang mencakup semua hal yang  dicatat dari perkataan perbuatan dan sikap diam Nabi Muhammad s.a.w semasa hidup beliau.

AlQur’an memang bukan sebuah kitab hukum, karena fungsinya adalah sebagai petunjuk, penjelasan dan pembeda antara kebenaran dengan kesalahan. Dalam konteks itu maka kita memahami bahwa di bidang hukum, fungsi Al-Qur’an adalah petunjuk, penjelasan dan pembeda dalam merumuskan norma hukum.
Demikian pula fungsi hadits adalah memberikan petunjuk dan arahan dalam merumuskan norma-norma hukum, karena fungsi AlQur’an dan hadits adalah demikian, maka lebih tepat kita katakan bahwa Syariah, yakni ayat-ayat alQur’an dan hadits-hadits hukum adalah sumber hukum, yakni sumber tempat Rumusan norma  hukum  yang  singkat,  tidak  rinci  dan  tidak  sistematik  di  dalam  Syariah itu memang sengaja dirumuskan  demikian  mengingat  kehidupan  umat  manusia  yang  bersifat dinamis sehingga kebutuhan hukum mereka tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan zaman.

Hanya  dua  bidang  hukum  yang  dirumuskan  rinci  dalam  Syariah,  yakni  hukum  perkawinan  dan  hukum  kewarisan.  Hukum  perkawinan  dan  kewarisan  itupun  masih memerlukan sistematisasi untuk memberlakukannya, juga mempertimbangkan perkembangan zaman.

Pengertian  ‘akil baligh yang menentukan batas usia untuk menikah bagi perempuan yang disebutkan dalam Syariah  misalnya,  penerapannya  ke  dalam  usia  yang  kongkrit  dikaitkan dengan kedewasaan untuk menikah bisa berbeda antara satu kelompok  umat Islam dengan umat Islam yang lain. Begitu pula kedudukan ahli waris pengganti,  penerapannya bisa berbeda antara sistem kekerabatan patrilineal, matrilineal dan  bilateral. Karena Syariah adalah sumber hukum, maka dalam perjalanan sejarah, muncullah ribuan kitab-kitab yang membahas hukum dari para ulama dan fuqaha.

Para fuqaha itu telah berusaha keras merumuskan filosofi, metodologi, tafsir dan bahkan merumuskan norma-norma hukum yang bersifat terapan. Kajian-kajian  hukum  itu tidak berhenti sampai sekarang, mengingat dinamika masyarakat di mana saja di  dunia ini. Mengingat perbedaan ruang dan waktu, timbulah aneka pendapat dan aliran dalam hukum, yang disebut dengan istilah mazhab-mazhab hukum dalam Islam.
Perbedaan pendekatan dalam memahami dan merumuskan norma-norma hukum yang mengacu kepada syar ‘ah sebagai sumber hukum adalah lumrah dalam dunia ilmu.

Ketika umat Islam mendirikan negara-negara, Syariah itu menjadi acuan utama dalam pembentukan hukum positif di zaman mereka. Seiring dengan hal itu lahirlah  sistem hukum yang dinamakan dengan istilah Sistem Hukum Islam, lengkap dengan sistem peradilannya. Sistem Hukum Islam itu diakui dunia sebagai salah satu sistem hukum yang hidup dan berkembang di dunia ini, disamping sistem hukum yang lain seperti hukum Eropa Kontinental yang berasal dari Hukum Romawi, Hukum Anglo Saxon dari Inggris dan Hukum Asia Timur yang berasal dari Cina.

Hukum Islam sebagai sebuah sistem hukum itu berkembang dari ajaran Islam,  karena itu terkait erat dengan ajaran agama. Meskipun terkait dengan ajaran agama, rumusan normanya bisa bersifat universal dan mempengaruhi hukum privat dan publik internasional. Hukum perbankan Islam yang sekarang digunakan di seluruh  dunia, diakui sebagai sistem hukum khusus dalam dunia perbankan. Hukum  Perbankan Islam itu digunakan oleh banyak bank di negara-negara Eropa dan Asia, meski mereka bukan pemeluk Islam.

Senat Philipina misalnya mengesahkan Republic Act on establishment of the Islamic Bank of Philippine yang menggunakan hukum perbankan Islam. Padahal konsitusi  Philipina secara tegas menyebutkan bahwa Philipina adalah sebuah Republik Sekuler yang memisahkan agama dengan negara.

Muchtar Kusumaatmadja mengakui bahwa sumbangan terbesar hukum Islam  kepada hukum intenasional publik adalah hukum perang dan damai. Sebagian besar  konvensi hukum perang internasional yang sekarang berlaku diadopsi dari hukum  Islam,  karena  Syariah  mengatur  hal  itu. Sementara bagi bangsa Romawi, perang adalah bumi hangus, tidak ada hukum dalam perang, yang ada adalah kemenangan atau kekalahan. Hal  yang  sering menimbulkan  kesalahpahaman  adalah  Syariah  adalah  norma  hukum  dalam  ajaran Islam  yang  kemudian membentuk sistem hukum dunia. Masalahnya tidak semua agama mempunyai norma hukum seperti syari ‘ah, apalagi membentuk sistem hukum yang  berdiri sejajar dengan hukum dunia yang  lain. Hanya agama Islam, Yahudi dan  Hindu yang membentuk sistem hukum. Diantara ketiganya, hukum Islam yang paling berpengaruh sampai kini.

Makanya mata kuliah Hukum Islam diajarkan dimana saja di fakultas hukum, termasuk di Eropa, Amerika dan Amerika Latin. Sementara agama Kristen, Buddha  dan Shinto tidak mengandung norma hukum dan tidak melahirkan sistem hukum selama perkembangan sejarahnya.

Doktrin dalam berbagai konsili itu dinamakan Hukum Kanonik Gereja Katolik. Namun seiring dengan Renaissance, pengaruh itu kian berkurang. Proses sekularisasi Eropa mendorong sekularisasi di bidang hukum, pengaruh gereja dalam pembentukan norma hukum makin memudar.

Di fakultas hukum manapun di dunia ini tidak diajarkan hukum Kristen, Hukum  Buddha atau Hukum Shinto. Agama-agama tersebut tidak membentuk sistem hukum. Sistem Hukum Kristen misalnya memang tidak ada di dunia ini. Jesus sendiri mengacu  dan mentaati hukum Taurat seperti disebutkan dalam Al-Kitab.
Secara sosiologis dan historis, hukum Islam tetap mempengaruhi para pemeluknya  dari dulu sampai sekarang. Hukum Islam adalah the living law. Meskipun agama Kristen tidak membentuk sistem hukum, namun setelah Imperium Romawi memeluk Kristen, doktrin Kristen mempengaruhi Romawi.

Bagaimanakah hukum Islam di  Indonesia? 
Sejak kedatangan Islam pengaruh hukum  Islam itu cukup besar kepada masyarakat suku di Nusantara. Ditingkat yang paling awal, pengaruh hukum Islam itu terletak di bidang peribadatan dan hukum kekeluargaan. Ketika terbentuk kerajaan-kerajaan Islam Nusantara, pengaruh hukum Islam makin besar karena dijadikan sebagai rujukan utama pembentukan hukum. Pengaruh itu terasa di bidang hukum tatanegara, hukum pidana, perdata dan publik lainnya.

Transformasi Syariah ke dalam hukum kerajaan-kerajaan Nusantara dilakukan melalui kitab-kitab fiqih yang  dijadikan  pegangan  oleh  para  ulama.  Sebagian  lagi  ditransformasikan langsung ke dalam hukum positif kerajaan tersebut dalam bentuk Qanun, yang selanjutnya membentuk sistem peradilan.

Dalam melakukan transformasi itu, kaidah-kaidah hukum kebiasaan hukum adat juga dijadikan sebagai sumber rujukan pembentukan norma hukum. Raja Malaka yang memeluk Islam, Parameswara, membentuk hukum laut yang sangat menarik. Namanya Qanun Laut Kesultanan Malaka. Qanun Laut Kesultanan Melaka itu sangat menarik, mengingat posisi Melaka sebagai negara yang bertanggungjawab atas keamanan Selat Melaka. Qanun yang diciptakan oleh kerajaan-kerajaan Islam Nusantara itu sangat banyak, belum terhimpun dengan baik, walau sudah ada beberapa riset tentang hal itu.

Kesultanan Cirebon misalnya mempunyai Pepakem yang berisi hukum positif kesultanan itu. Hukum tatanegara pasti berlaku di kesultanan-kesultanan itu, mulai dari Kesultanan Ternate dan Tidore, Buton, Goa Tallo dan Makassar.

Penelitian tentang ketatanegaraan Demak, Pajang dan Mataram Islam memang belum banyak dilakukan. Namun pasti norma-norma hukum Islam dibidang perkawinan berlaku di Mataram  Islam, juga hukum jual beli.

Ketika VOC mulai menguasai tanah Jawa, mereka meminta Prof De Friejer untuk menghimpun hukum yang berlaku di tanah Jawa. Prof Priejer menerbitkan kompilasinya tahun 1660 yang ternyata kompediumnya itu berisi hukum Islam yang disana sini mengadopsi hukum adat Jawa.

Dari berbagai ilustrasi tadi, saya  ingin menunjukkan bahwa sejak ratusan tahun yang lalu, Syariah itu telah menjadi sumber hukum dan rujukan dalam pembentukan hukum dalam sejarah hukum di tanah air kita.

Pertanyaannya  kini  adalah  setelah  kita  merdeka  dan  membentuk  sebuah republik yang demokratis, dimanakah posisi Syariah itu? 

Kemerdekaan kita sebagai sebuah bangsa belum banyak mengubah wajah hukum kita. Dari sudut pandang hukum, negara RI adalah penerus Hindia Belanda. Semua  peraturan kolonial, kita nyatakan masih berlaku sebelum diadakan aturan yang baru menurut UUD45. Itu diatur dalam pasal peralihan UUD45.

Meski demikian, hindia belanda dahulu mengakui keberlakuan hukum Islam walau terbatas pada hukum perkawinan  dan  hukum  kewarisan.  Sementara  hukum  Islam  di bidang peribadatan tidak dicampuri pemerintah kolonial. Bidang ini mereka  anggap sensitif kalau diintervensi, sementara untuk bidang hukum publik, pemerintah kolonial merumuskan norma hukum berdasarkan konstitusi Belanda. Di bidang hukum privat pemerintah kolonial membagi penduduk hindia belanda dalam 3 golongan.

Golongan Eropa tunduk pada BW dan aturan-aturan lainnya Golongan Timur Asing tunduk pada hukum adat mereka, kecuali mereka sukarela menundukkan diri pada hukum golongan Eropa – Golongan Inlander – atau bumiputra mereka tunduk pada hukum adat mereka masing-masing.

Pemerintah Hindia Belanda katakan golongan Inlander tunduk pada hukum adatnya, bukan tunduk pada hukum Islam, meskipun mereka taat kepada agama Islam. Kebijakan Belanda tersebut terkait erat dengan politik devide et impera untuk memecah belah kaum bumiputra. Belanda tidak akui hukum Islam berlaku, karena jika hukum Islam berlaku akan menyatukan semua suku bangsa yang beragama  Islam.

Dengan mendukung hukum adat, maka belanda mudah memecah belah mereka sejak awal abad 20, Pemerintah  Hindia  Belanda  mengikuti  teori-teori  van  Vollenhoven  dan Snouck Hurgronje yang mengatakan bahwa yang berlaku di kalangan Inlander bukanlah hukum Islam melainkan hukum  adat. Hukum Islam baru berlaku apabila telah diterima atau “direcipier” oleh hukum adat.

Pendapat-pendapat seperti itu di dalam kemerdekaan dibantah oleh para ahli hukum adat sendiri seperti Prof Hazairin. Beliau mengatakan sebaliknya Hukum Adat baru berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Hal itu disadari oleh orang Islam.

Secara faktual, hukum Islam adalah hukum yang hidup atau the living law dalam masyarakat Indonesia. Sebagai The living law, hukum Islam itu menjadi bagian dari kesadaran hukum rakyat yang tidak bisa diabaikan sebagai kesadaran hukum, maka negara demokratis manapun di dunia ini tidak dapat mengabaikan kesadaran hukum itu.

Karena itu, Republik Philipina yang secara konstitusinya menyatakan dirinya  sebagai negara sekular, belum lama ini mencabut UU Kontrasepsi. Sebab apa? Sebab mayoritas penduduk yang beragama Katolik menentang kontrasepsi sesuai doktrin gereja yang diyakini mayoritas rakyat. Tugas negara dalam merumuskan kaidah hukum adalah mengangkat kesadaran hukum yang hidup dikalangan rakyatnya sendiri menjadi hukum positif.

Dengan demikian, negara tidak melawan kesadaran hukum rakyatnya sendiri, apalagi negara itu menganut kedaulatan rakyat dan demokrasi. Dalam konteks seperti itu jugalah hendaknya negara RI – negara adalah satu-satunya institusi – yang diberi wewenang untuk memformulasikan norma hukum. Karena itu, Alm. Ismail Saleh mengatakan sumber hukum dalam pembentukan hukum nasional kita adalah hukum Islam (Syariah), hukum adat, Hukum eks kolonial Hindia Belanda yang telah diterima oleh masyarakat Indonesia, serta konvensi-konvensi internasional yang sudah kita ratifikasi.

Kebijakan pembangunan norma hukum di negara kita ini haruslah mempertimbangkan kemajemukan bangsa kita. Karena itu di bidang hukum privat, khususnya hukum kekeluargaan, kita harus memberlakukan berbagai jenis hukum sesuai kemajemukan tersebut.

Hukum Perkawinan dan Kewarisan misalnya mustahil untuk dapat disatukan dan diberlakukan  kepada semua  orang.  Maka  biarlah  ada  kemajemukan.  Bagi  orang  Islam,  negara  memberlakukan  hukum perkawinan dan kewarisan Islam yang harus dituangkan dalam bentuk undang-undang. Begitu juga Negara dapat mengangkat hukum  kewarisan  adat  bagi  komunitas  adat  tertentu,  sesuai  kesadaran  hukum mereka.

Sejalan dengan konsep negara kesatuan, di bidang hukum publik, sejauh mungkin negara merumuskan satu jenis hukum yang belaku buat semua orang. Hukum Lalu Lintas misalnya tidak mungkin ada beberapa jenis hukum yang diberlakukan secara bersamaan. Begitu pula di bidang hukum pidana dan hukum administrasi negara  harus  ada  satu  jenis  hukum  yang  berlaku  bagi  semua  orang.  Dengan demikian, di bidang hukum publik kita memberlakukan unifikasi hukum. Sedang di bidang hukum privat kita hormati kemajemukan.

Dalam  konteks  merumuskan  norma  hukum  publik  yang  bersifat  unifikasi  itu,  kita  merujuk  kepada sumber-sumber  hukum,  yakni  Syariah,  hukum  adat,  Hukum  eks kolonial yang sudah diterima dan konvensi-konvensi internasional yang sudah kita ratifikasi. Ketika sudah disahkan menjadi undang-undang, maka yang berlaku itu tidak lagi disebut Syariah, hukum adat  atau  hukum  eks  kolonial,  tetapi UU RI. Undang-Undang Republik Indonesia itulah hukum positif yang berlaku di negara ini yang asalnya digali dari sumber-sumber hukum dengan mengingat kebutuhan hukum.

Apakah dengan berlakunya hukum  Islam di bidang privat dan transformasi asas-asas Syariah ke dalam hukum publik, Indonesia kemudian menjadi sebuah “negara  Islam”? Bagi saya tidak. Negara ini tetaplah Negara RI dengan landasan falsafah bernegara Pancasila.

Sama halnya dengan dijadikannya hukum adat di bidang privat dan ditransformasikannya hukum adat ke dalam hukum publik, tidaklah menjadikan Negara RI ini berubah menjadi Negara Adat. Negara ini tetaplah Negara RI dengan Pancasila sebagai landasan falsafah bernegaranya.

Selama ini kita gunakan KUHP yang asalnya adalah Code Penal Napoleon yang diadopsi oleh Belanda dan diberlakukan di sini. Tetapi negara kita tidak pernah berubah menjadi Negara Napoleon. Tetap saja negara kita Negara RI.

Itulah penjelasan saya tentang Syariah dalam konteks pembangunan hukum  nasional di negara kita.
Semoga ada manfaatnya.

 

“Indonesia tetap Indonesia, Syari’ah tetap syari’ah.
Mari kita wujudkan Indonesia bersarikan Transformasi Syari’ah.”

*) Yusril Ihza Mahendra (YIM) adalah Majlis Syuro Partai Bulan Bintang (PBB). Calon Presiden RI Tahun 2014